Fakultas Pertanian Universitas Pattimura (UNPATTI) kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui Sosialisasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


Kegiatan strategis ini berlangsung selama tiga hari, dari Senin hingga Kamis, 15–17 Juli 2025, bertempat di ruang rapat Fakultas Pertanian, dan diikuti secara aktif oleh para dosen serta seluruh pegawai di lingkungan Faperta UNPATTI.
Prof. Dr. A. E. Pattiselanno, M.Si membuka secara resmi Kegiatan Sosialisasi Zona Integritas WBK-WBBM Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.




Sosialisasi ini menjadi forum penting dalam menyamakan persepsi seluruh sivitas akademika mengenai enam area perubahan yang menjadi fondasi Zona Integritas. Melalui materi yang disampaikan oleh para Menejer TIM, peserta dibekali pemahaman komprehensif tentang bagaimana Zona Integritas diterapkan secara nyata dalam kehidupan kerja sehari-hari.
Prof. Dr. Ir. Jeffrie Watimena, MP selaku Menejer TIM Bidang Managemen menekankan pentingnya membangun budaya perubahan. Ia menyoroti tiga fokus utama ZI yaitu: Integritas, Pelayanan Publik Prima, dan Kapabilitas Kinerja.

“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya simbolik, tetapi merupakan strategi dalam menciptakan SDM yang unggul, berintegritas, dan siap mendukung Fakultas menjadi WBK dan WBBM,”

Dalam sesi selanjutnya, Prof. Dr. Ir. Johan Markus Matinahoru memaparkan materi mengenai penataan tatalaksana. Ia menegaskan bahwa penerapan SOP (Standard Operating Procedures) dan OSP (Operational Service Procedures) di semua unit kerja merupakan keharusan untuk mewujudkan alur kerja yang efisien, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.
“SOP adalah alat kendali. Dengan SOP, setiap proses kerja menjadi terukur, jelas, dan bisa dievaluasi. Inilah fondasi reformasi birokrasi di fakultas,”


Prof. Dr. Ir. Leunard Onisivorus Kakisina, M.Si. Selaku Menejer TIM dalam bidang Penataan manajemen SDM, menambahkan bahwa kekuatan institusi terletak pada sumber daya manusianya. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya penataan manajemen SDM agar tercipta budaya kerja yang profesional dan berdaya saing tinggi.


Prof. Dr. Ir. Simon Hadi Teguh Rahardjo selaku menejer TIM Penguatan Akuntabilitas, berbicara tentang pentingnya akuntabilitas kinerja sebagai budaya kerja yang wajib diterapkan setiap hari.
“Akuntabilitas bukan sekadar laporan. Ini soal membuktikan pekerjaan dengan data dan dokumen. Setiap tindakan harus terencana, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi,

Dalam sesi berikutnya terkait Penguatan pengawasan, selaku Menejer TIM Prof. Dr. Natelda R. Timisela, S.P., M.P. menyampaikan bahwa pengawasan yang kuat adalah kunci untuk mencegah penyimpangan dan praktik koruptif.
“Tanpa pengawasan yang efektif, semua sistem akan rentan. Penguatan pengawasan adalah cara kita menjaga marwah institusi,”


Menutup rangkaian materi, Prof. Dr. Ir. Johan Riry, M.P. selaku Menejer TIM Peningkatan Kualitas Pelayanan, menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan adalah wajah nyata dari keberhasilan Zona Integritas.
“Seluruh elemen—dosen, pegawai, mahasiswa, hingga tenaga pendukung—harus menjadi agen perubahan. Pelayanan harus cepat, tepat, dan memuaskan,” tegasnya.


Sosialisasi Zona Integritas ini menjadi bukti nyata bahwa Fakultas Pertanian UNPATTI tidak hanya berbicara perubahan, tetapi secara aktif menjalankan transformasi birokrasi. Dukungan penuh dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh staf menjadi modal utama untuk menjadikan Fakultas sebagai model reformasi di tingkat universitas maupun nasional.


“Zona Integritas bukan proyek sesaat, melainkan budaya yang harus tertanam dalam keseharian kita. Mari wujudkan lingkungan kerja yang jujur, profesional, dan melayani,” demikian semangat yang digaungkan dalam penutupan acara Sosialisasi ZI WBK-WBBM


Dengan semangat kolaboratif dan tekad yang kuat, Fakultas Pertanian UNPATTI optimis akan menjadi pelopor Zona Integritas yang bukan hanya bebas dari korupsi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berdaya saing.

